Komisi VI DPR Dukung Langkah PGEO Garap Proyek Energi Panas Bumi
Darmadi memandang PGEO tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka.
"Hal ini tercermin dalam upaya perusahaan untuk melibatkan komunitas lokal, melestarikan lingkungan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab," ungkapnya.
Selain berkontribusi terhadap pasokan energi bersih Indonesia, kata dia, PGEO juga turut berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Dengan menggantikan sumber energi konvensional, energi panas bumi yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki dampak positif dalam mengatasi perubahan iklim global," ujarnya.
Darmadi berharap melalui inovasi terus-menerus dan kolaborasi lintas sektor, PGEO diharapkan menjadi pemimpin dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia.
"Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, PT Pertamina Geothermal Energy berusaha untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia," tegas Darmadi.
Darmadi mengungkapkan PGEO juga memiliki kapasitas terpasang yang kuat dan jaringan area operasi yang luas. Memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi ke dalam 6 (enam) area operasi," terangnya.
"Dengan kapasitas terpasang sebesar itu, kita berharap PGEO dapat memberikan kontribusi positif dalam pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masa depan negara dan planet kita," ujarnya.
DPR RI mendukung langkah PT PGEO yang tengah fokus mengembangkan ketersedian energi bersih dan ramah lingkungan melalui proyek energi panas bumi.
- Hutama Karya Bangun RSUP Dr Sardjito & Gedung Estetika RSUP di Bali
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Jasa Raharja Selalu Aktif Pada Momen Mudik Lebaran, Komisi VI DPR Bilang Begini
- Komisi VI DPR Minta Kemendag dan Penegak Hukum Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu
- Komisi VI DPR Apresiasi Kesiapan Pertamina Menghadapi Lebaran 2024
- Serikat Pekerja Menilai Kerugian Akibat Perpanjangan Kontrak JICT Makin Nyata