Komisi VII Desak Menkeu Percepat Bayar Sisa DBH Migas

"Ke depan kita minta pemerintah harus memperbaiki mekanismenya dengan melibatkan daerah penghasil Migas, agar lebih transfaran. Baik itu pembagiannya, waktu pembayarannya serta mekanisme lainnya, sehingga tidak terjadi lagi persoalan yang terus dialami daerah," ucapnya.

Keterlambatan pembayaran ini Riffky juga mengakui bahwa ini bukan kesalahan yang disengaja dilakukan pemerintah, karena kondisi APBN belum sempurna.’’ Tetapi seperti yang disampaikan Menkeu, sisa DBH-Migas yang belum dilunasi itu menjadi perioritas utama dalam APBNP," tambahnya. (yud/jpnn)