Komisi VII Tolak Subsidi BBN

Hal yang sama diungkapkan Alvin Lie, Kahar, dan Teuku Rifki. Ketiga politisi ini mempertanyakan keseriuan pemerintah menyangkut hak anggaran di DPR.

“Kita di sini sudah berbicara berbuih-buih tapi kalau tidak ada payung hukumnya kan susah. Yang kita bicarakan di sini menyangkut uang rakyat jadi tidak boleh sembarangan karena salah sedikit, DPR lah yang akan dipanggil KPK,” tegas Alvin.

Kahar menambahkan, BBN sebenarnya tidak perlu diberikan subsidi karena yang menikmatinya adalah pengusaha. Daripada mengeluarkan subsidi yang besar untuk pengusaha lebih pakai BBM saja.

“Tidak usah cari yang susah-susah, masih banyak kok yang mudah-mudah. BBN ditiadakan saja,” cetusnya.