Komisi VIII DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kemensos Menangani Bencana Banjir Jabotabek-Banten

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kemensos Menangani Bencana Banjir Jabotabek-Banten
Menteri Sosial Juliari Batubara dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (14/1/2020). Foto: Humas Kemensos

Kemensos juga melakukan pelayanan dapur umum lapangan dan layanan dukungan psikososial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian.

Mensos juga mengapresiasi, perhatian anggota dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

“Memang anggaran kebencanaan kami tidak terlalu banyak yakni Rp270 miliar. Tetapi kami bekerja tidak dengan melihat keterbatasan anggaran. Dengan anggaran yang ada kami coba untuk mengoptimalkan. Tentu bila ada perhatian anggota dewan, untuk meningkatkan anggaran, kami sangat mengapresiasi,” kata Mensos.

Kepada angota dewan, Mensos menyatakan anggaran di Direktorat Bencana Alam sebesar Rp270 miliar itu hampir separuhnya untuk tali asih Tagana. “Jumlah personel Tagana kita sekitar hampir 40.000 orang. Kalau nilai tali asih sekitar senilai Rp50.000 untuk separuh anggota saja, sudah Rp100 miliar,” katanya.

Belum lagi untuk penyediaan logistik bencana. “Jadi memang terus terang tidak ideal. Jadi kita kan harus lebih memfokuskan yang mana kesiapsiagaan logistik atau menambah tali asih Tagana. Kami di lapangan memang kelihatannya jauh dari ideal. Tidak terlalu banyak fleksibilitas di penganggaran yang kami miliki,” kata Mensos. 

Mensos juga menyinggung keberadaan Posko Induk Penanggulangan Bencana di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Menurut Mensos, pendirian posko ini untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, khususnya bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana.

"Selain logistik, posko juga menyediakan berbagai layanan masyarakat terdampak bencana,” kata Mensos. Layanan yang dimaksud adalah Layanan Dukungan Psikososial (LDP),  mobil dapur umum lapangan, motor, truk pengangkut bantuan, pusat koordinasi, pusat media, layanan penyandang disabilitas, cuci gratis, dan sebagainya.

Posko ini merupakan pusat komando, pusat komunikasi, dan gudang logistik. "Posko ini juga merupakan bentuk sinergi dari semua unsur di Kementerian Sosial, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat. Dari masyarakat dan dunia usaha sudah menitipkan berbagai bantuan untuk kami distribusikan ke titik-titik kawasan terdampak bencana,"  kata Mensos.

Mensos mengapresiasi perhatian anggota dewan yang mengkhawatirkan keterbatasan anggaran kebencanaan dihadapkan pada curah hujan yang masih tinggi hingga Februari sesuai prakiraan BMKG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News