JPNN.com 
Komite I DPD RI: Anggaran Pilkada Serentak Jangan Membebani APBD
Jumat, 15 November 2019 – 07:58 WIB
Komite I DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua II DPD RI Senator Djafar Alkatiri didampingi Senator Abraham Liyanto (Dapil NTT) saat pertemuan dengan sembilan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Foto: Humas DPD RI
Sedangkan E-rekap sebagai solusi hendakanya tetap harus dipertimbangkan jenis teknologi yang digunakan, ketersediaan SDM, dan anggaran yang digunakan, dan penggunaan e-KTP.
“Kita berharap Pilkada 2020 ini merupakan Pilkada yang berkualitas dengan penyelenggara yang juga independen”.(adv/fri/jpnn)
Sembilan kabupaten di NTT yang menggelar Pilkada 2020 merasakan anggaran Pilkada yang dibebankan dari APBD cukup menguras kas daerah.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
.jpeg)
