Komite I DPD RI: UU Pemda Belum Berjalan Optimal

Selain itu, Yodep juga menekankan perlunya ada peningkatan Pembinaan dari Pemerintah terkait pengelolaan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa agar tidak menjadi bumerang bagi Pemerintah Desa Sebagai akhir pertemuan, Senator Paul (sapaan akran Abraham Liyanto) menyatakan bahwa NTT merupakan daerah termiskin, terluar, tertinggal, adanya Dana Desa belum cukup mengangkat NTT dari kondisi di atas.

Selain itu, NTT juga termasuk daerah kepulauan yang memerlukan perhatian serius mengingat luasnya daerah laut sementara ketersediaan infrastruktur dan anggaran untuk mempercepat pembangunan di pulau-pulau tesebut sangatlah terbatas mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki APBD. Walupun demikiran, keberadaan Dana Desa cukup membantu desa-desa yang ada di NTT saat ini mencapai 3,3 trliyun dan 73 triliyun alokasi Dana Desa di APBN 2019.

Sebagai penutup, senator Djafar yang mewakili Komite I, menyatakan bahwa Komite I DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang membidangi salah satunya urusan Pemerintahan Daerah berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mampu memberikan porsi yang berimbang dan berkeadilan bagi daerah demi terjuwudnya masyarakat Daerah yang sejahtera.(adv/jpnn)