Komitmen Jokowi-JK bagi Dunia Usaha Lebih Bisa Dipercaya

jpnn.com - JAKARTA - Kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengaku semakin percaya diri dengan respon kalangan pengusaha terhadap duet pasangan calon presiden nomor urut 2 itu. Paparan Jokowi-JK saat dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat (20/6) malam diyakini telah membangkitkan kepercayaan dunia usaha.

Menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, duet capres usungan PDIP, PKB, NasDem dan Hanura itu memang sudah sarat pengalaman karena punya latar belakang sebagai pengusaha. Baik Jokowi maupun JK, kata Hasto, juga bersentuhan langsung dengan Kadin sehingga memahami persoalan-persoalan yang ditemui para pelaku usaha di lapangan.

“Para pelaku usaha di Indonesia tidak lagi meragukan komitmen Jokowi-JK. Di tangan Jokowi-JK dengan pengalaman yang luas, konsolidasi perekonomian nasional untuk mendorong peningkatan daya produksi rakyat akan lebih diprioritaskan,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (21/6).

Mantan anggota Komisi BUMN DPR itu menambahkan, orientasi Jokowi-JK dalam pembangunan ekonomi juga sangat konkret. Termasuk dalam rangka memperkuat peran Kadin sebagai mitra pemerintah untuk memajukan perekonomian.

Hasto menegaskan, gagasan Jokowi-JK tentang ekonomi yang pro-rakyat tidak harus berseberangan dengan pengusaha. Hasto menyebut konsep ekonomi yang disodorkan Jokowi-JK memang berbeda dengan ide Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya sebatas retorika namun tidak menyentuh implementasinya.

"Gagasan yang membumi untuk membuka lahan pertanian untuk rakyat, yang diawali dengan membangun infrastruktur pertanian terlebih dahulu telah mematahkan proyek ambisius Prabowo yang hanya mengedepankan tujuan akhir namun lupa bagaimana strategi implementasinya," kata Hasto.

Karenanya Wakil Sekjen PDIP itu menegaskan, nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kadin bukan prioritas bagi Jokowi-JK. Hal itu berbeda dengan langkah Prabowo-Hatta yang meneken nota ksepahaman dengan Kadin.

“MoU hanya perlu bagi pemimpin yang belum memahami Kadin dan memiliki rekam jejak yang kurang baik di bidang perekonomian, sehingga MoU antara Jokowi-JK dengan Kadin tidak diperlukan lagi. MoU justru bentuk keraguan kredibilitas pemimpin,” ujar Hasto.(rmo/jpnn)