JPNN.com 
Komnas HAM Diminta Tak Memfitnah Pimpinan KPK Soal Aduan TWK
jpnn.com, JAKARTA - Petrus Selestinus selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Komnas HAM tidak memfitnah pimpinan KPK terkait aduan 75 pegawainya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dia pun mempersilakan Komnas HAM merilis ke publik hasil pemeriksaanya terkait hal tersebut.
"Toh itu bagian dari akuntabilitas Komnas HAM. Asal jangan memfitnah pimpinan KPK," kata dia ketika dihubungi wartawan, Rabu (9/6).
Bukan hanya pimpinan KPK, Petrus juga mewanti-wanti agar Komnas HAM tak menyerat pihak lainnya.
"Tidak hanya KPK, bisa BKN bahkan bisa ke Presiden Jokowi," ucap dia.
Petrus menjelaskan, Komnas HAM menyalahi wewenangnya lantaran melakukan pemanggilan terhadap pimpinan KPK soal TWK. Menurut dia, persoalan itu bukan termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
"Kewenangan badan peradilan, peradilan tata usaha negara, bukan wewenang KPK dan bukan persoalan pelanggaran HAM," kata Petrus.
Petrus pun menyarankan agar pimpinan KPK mengajukan keberatan atas pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM. Petrus juga berharap agar pimpinan KPK meminta Komnas HAM berhenti mengurusi persoalan ini.
Petrus Selestinus meminta Komnas HAM tidak memfitnah pimpinan KPK terkait aduan 75 pegawainya yang tak lolos TWK.
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
- Inilah Dosa SYL, Pakai Duit Suap Buat Kepentingan Keluarga
- Usut Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR RI
