Komnas HAM Kecam Oknum Brimob Sulsel
Minggu, 19 Oktober 2008 – 19:18 WIB
JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil sikap terkait kasus penembakan yang dilakukan aparat Brimob Polda Sulsel di Kabupaten Takalar Sulsel. Aparat dinilai terlalu diskriminatif. Alasannya, pelakunya terlalu cepat ditarik tanpa ada hasil atau sanksi yang jelas. Proses penanganan kasus tersebut juga tidak transparan. Kesannya pimpinan berlindung di balik protap. Yang dimaksud pihak bertanggung jawab oleh Saharuddin bisa saja yang mengeksekusi atau yang memerintahkan. "Kami targetkan telaahan bisa selesai pekan depan," tambahnya. Polisi harusnya lebih hati-hati menghadapi massa yang notabene adalah masyarakat. Pasalnya, belakangan ini aksi kekerasan kerap ditemui dalam penanganan massa.
"alasan itu tidak bisa kita terima. Masa polisi berhak melakukan penembakan kepada rakyat yang notabene seharusnya dia lindungi," terang Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Saharuddin Daming, di Jakarta, Minggu (19/10).
Baca Juga:
Setelah menerima laporan tersebut, Komnas HAM langsung bertindak mempelajari dan hasilnya nanti akan diputuskan apakah Komnas akan mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan investigasi, olah TKP, dan akan memanggil pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Baca Juga:
JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil sikap terkait kasus penembakan yang dilakukan aparat Brimob Polda Sulsel di Kabupaten
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun