Konflik Tanah Semakin Rumit

Selain melakukan mediasi, lanjut dia, pihaknya juga mencari solusi kemudian memberikannya kepada pihak terkait, misalnya DPR dan BPN.

Sementara Ketua Umum Komnas Tanasda, Parlin Sihotang mengatakan, lembaganya hadir dari rasa keprihatinan atas banyaknya sengketa tanah, lingkungan hidup, tata ruang dan sumber daya alam. Nah, ini semua bersumber dari pasal 33 UUD 1945 selama ini tidak diimplementasikan secara benar.

Selain masalah lahan, pihaknya juga berupaya memediasi pihak–pihak terkait yang berkonflik terhadap sumber daya alam. “Inilah yang kami maksudkan dengan kehadiran kami mencoba membantu pemerintah menyelesaikan masalah sengketa tanah dan sumber daya alam,” tegasnya.

Dikatakan, Komnas Tanasda bersifat independen dan berfungsi sebagai mitra pemerintah, masyarakat, dan badan-badan usaha. (fas/jpnn)