Kontak Terdakwa, Hakim Jonlar Dijatuhi Hukuman Ringan

’’Dalam Pasal 5 ayat 4 SKB disebutkan, hakim tidak bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak berperkara kecuali dilakukan di dalam lingkungan pengadilan yang dilakukan secara terbuka selama tidak melanggar prinsip kebersamaan perlakuan dan ketidakberpihakan,’’ jelasnya.

Hakim Jonlar Purba sebelumnya bertugas di PN Wamena, Papua, dan  menangani kasus illegal logging yang dilakukan sejumlah terdakwa. Bersama dua majelis hakim lainnya, Jonlar memutus terdakwa bersalah dengan saksi penjara selama 1 tahun. Namun putusan tersebut ditentang tokoh masyarakat dan sejumlah tokoh agama di wilayah tersebut. Mereka berharap pelaku tidak diberi sanksi hukum.

Hingga suatu ketika, salah satu tokoh masyarakat setempat, Pendeta Esmon Walelo, melaporkan majelis hakim itu kepada KY atas dugaan telah menerima suap senilai Rp 125 juta dari para terdakwa serta melanggar kode etik hakim lainnya. Namun, dalam sidang itu MKH menyatakan, dari keterangan sejumlah saksi, dugaan pelanggaran kode etik berupa pemberian uang senilai Rp 125 juta itu tidak dapat dibuktikan.

’’Dugaan bahwa telah terjadi pemberian sejumlah uang dari para terdakwa sebagai kompensasi kepada majelis hakim itu tidak ada bukti pendukung, sehingga Majelis tidak dapat menyimpulkan terjadi suatu perbuatan suap,’’ ujar Imam.