Korban Lapindo Tak Mau Dipolitisasi

“Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru,” kata Huda.

Sementara itu mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR Taman Achda mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Karena itu masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.

“Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru,” ujar Achda.(fas/jpnn)