Kornas P2G: Pemerintah Harus Terbuka Soal Anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK 2021
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengimbau pemerintah menjelaskan kepada publik soal rekrutmen PPPK 2021.
Sebab, sampai saat ini revisi usulan kebutuhan formasi PPPK masih berlangsung.
Formasi PPPK yang ditetapkan bahkan ada yang sangat sedikit.
"Kemenkeu, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemendikbudristek, Kemenag, dan BKN harus transparan mengapa formasi PPPK tidak sebanyak usulan kebutuhan daerah," kata Satriwan di Jakarta, Jumat (4/6).
Menurutnya, publik mengetahui anggaran gaji PPPK guru 2021 sudah dijamin pusat.
Anehnya, lanjut dia, masih banyak daerah yang tidak berani mengusulkan kebutuhan guru PPPK.
Menurut dia, kalau pemerintah daerah tidak berani mengusulkan kebutuhan formasi PPPK sebanyak-banyaknya atau bahkan merevisi kembali, tentu ada keanehan.
"Itu harus dijelaskan ke publik jangan sampai harapan guru honorer untuk ikut seleksi PPPK kandas karena kurangnya formasi," papar Satriwan.
Konas P2G Satriwan Salim meminta pemerintah transparan soal masalah formasi PPPK yang sangat sedikit. Dia pun heran pemerintah menghentikan perekrutan guru PNS, dan lebih banyak merekrut guru PPPK.
- Calon PPPK 2023 Teken Perjanjian Kerja, Bakal Dievaluasi Tiap Tahun
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh
- HKN 2024, Pj Gubernur Sulsel Serahkan 2.341 SK PPPK
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Banyak Honorer Membolos, Bagaimana Nanti jadi PPPK?
- 5 Berita Terpopuler: Tolong Serius Menindaklanjuti Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Jangan Dibenturkan, Waspada