KPK Apresiasi Kinerja Kementerian PUPR
“Raker ini dikhususkan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR tahun 2017. Kita harus menyatukan niat kita dalam menjalankan amanah berat ini. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh empat sektor utama. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur atau jasa konstruksi,” ujar Menteri Basuki.
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mendapatkan besaran alokasi yang siginifikan yakni Rp 101,49 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di empat sasaran prioritas, yaitu ketahanan air dan pangan, konektivitas, permukiman, dan perumahan.
Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan, dan revitalisasi kawasan kumuh juga harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR di tahun 2017 ini.
Terkait bahaya Narkoba Irjen Polisi Sobri Effendi Surya mengingatkan jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga diri dan keluarga dari penggunaan Narkoba. Dalam pencegahan penggunaan Narkoba, tambahnya, tes urine bagi seluruh peserta yang dilakukan pada saat Raker kali ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari BNN.
Usai mendengarkan arahan dan paparan, dilakukan tes urine kepada seluruh peserta Raker yang hadir tanpa terkecuali termasuk Menteri Basuki.(fri/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) dalam dua
Redaktur & Reporter : Friederich
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian PUPR, Tenaga Teknis Paling Banyak
- Atasi Kemacetan Panjang, Agus Fatoni Usul Pelebaran Jalan Palembang-Betung ke Kementerian PUPR
- Kementerian PUPR Mengalokasikan Rp 35,45 Triliun untuk IKN di 2024, Ini Perinciannya
- Tingkatkan Kepedulian Sosial, Kementerian PUPR Meluncurkan Pondasi Perumahan
- Tol Cimanggis-Cibitung Diresmikan Dalam Waktu Dekat
- DPR Minta Kementerian PUPR Jaga Kualitas Rusun Tenaga Pendidik