JPNN.com 
KPK Jangan Jadi Alat Tawar Kepentingan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengungkap dan menangkap seluruh aktor korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Jangan bersikap abu-abu dan diskriminatif dalam upaya menangkap elite strategis partai politik yang terindikasi kuat terlibat dengan bukti-bukti hukum yang sah dan meyakinkan.
"Termasuk dugaan kuat keterlibatan oknum pimpinan tertinggi legislatif saat ini,” ujar Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Standarkiaa Latief di Jakarta, Jumat (7/7).
Menurut Standarkiaa, KPK juga harus transparan dalam penanganan kasus korupsi KTP Elektronik. Karena aromanya sudah tercium sejak 2011 lalu. Namun sampai saat ini belum juga tuntas ditangani.
"Sikap transparan penting agar KPK tidak terjerembab menjadi alat tawar menawar konflik kepentingan kekuatan politik untuk Pemilu 2019," ucapnya.
Standarkiaa juga menyerukan pada seluruh elemen masyarakat tetap aktif melakukan kontrol ketat secara kritis, terhadap proses pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
"Tujuannya, demi Indonesia yang berkeadilan dan menjadi lebih baik ke depan," pungkas Standarkiaa.(gir/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengungkap dan menangkap seluruh aktor korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Mantan Kepala Bappeda Bireuen Dituntut 6 Tahun Penjara, Begini Dosanya
- Kejaksaan Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
