KPK Jerat Menteri Juliari, PDIP Dapat Pelajaran Sangat Berharga Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Seperti diketahui, Juliari merupakan wakil bendahara umum DPP PDIP.
“PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT (operasi tangkap tangan, red) yang secara simultan dilakukan oleh KPK,” ujar Hasto melalui layanan pesan ke media, Minggu (6/12).
Menurutnya, PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. “Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, sebenarnya PDIP sudah terus-menerus mengingatkan para kadernya di eksekutif maupun legislatif selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan, apalagi korupsi. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memiliki prinsip bahwa kekuasaan untuk rakyat.
“Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” tegas Hasto.
Selain itu, PDIP sering menghadirkan pembicara dari KPK dalam rangka membangun kesadaran dan semangat antikorupsi di antara kader-kadernya. Misalnya, menghadirkan unsur KPK dalam sekolah partai bagi calon anggota legislatif ataupun kandidat kepala daerah dari PDIP.
Oleh karena itu Hasto menegaskan bahwa kasus korupsi yang menjerat Juliari merupakan pelajaran berharga bagi PDIP. Menurutnya, partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu akan selalu membangun sistem pencegahan korupsi dan mendisiplinkan para kadernya.
KPK menetapkan Mensos Juliadi P Batubara yang juga wakil bendahara umum PDIP sebagai tersangka suap dana bansos Covid-19.
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut