KPK Pastikan Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi

"KPK telah melakukan penyelidikan sejak 25 Juni 2019, dan selama penyelidikan itu sudah dilakukan pemanggilan tiga kali terhadap IMR, namun yang bersangkutan tidak datang karena berbagai alasan," ujar dia.

Febri menegaskan begitu KPK mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau minimal dha alat bukti, sesuai Pasal 44 UU KPK, maka dapat dilakukan penyidikan.

"Jika frasa bukti permulaan yang cukup tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur definisi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka sejak proses penyidikan, karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, sekaligus dapat ditetapkan tersangka," beber Febri.

Sekadar info, ada beberapa poin yang diajukan Imam Nahrawi untuk melawan KPK. Pertama, Imam menggugat penetapan tersangka terhadap dirinya tidak melalui proses penyidikan dan dia mengatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan tersebut.

Kedua, proses penyelidikan KPK sangat pendek, yaitu hanya empat hari yang dihitung dari tanggal LKTPK 22 Agustus 2019 dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan satu hari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019.

Ketiga, menurut kubu Imam, proses penyidikan tersebut sangat cepat dan dia merasa tidak pernah diperiksa. Keempat, Imam juga menyebut prestasi yang dicapai saat penyelenggaraan Asian Games, Asian Para Games, dan Olimpiade Internasional Rio De Janeiro di Brazil tahun 2016 dengan segala medali yang didapatkan.

Kelima, menurut Imam, penetapan tersangka tidak jelas karena tuduhan suap yang diberikan KPK melebihi jumlah kekayaan yang ia laporkan di LHKPN. Keenam, Imam juga mengakui tidak bisa memenuhi tiga kali panggilan dalam penyelidikan KPK, yaitu 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

Ketujuh, penahanan yang dilakukan KPK tidak sah karena pimpinan KPK telah menyerahkan mandat pada Presiden Joko Widodo. (tan/jpnn)