KPK Sebut Keputusan Mendepak Brigjen Endar Bukan dari 1 Orang Saja
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim keputusan mendepak Brigjen Endar Priartono sebagai direktur penyelidikan (dirlidik) bukan kebijakan satu orang saja.
Keputusan itu diambil minimal berdasarkan tiga orang pimpinan KPK sesuai dengan prinsip kolektif kolegial.
"Kami pastikan pengambilan keputusan penghentian dan penghadapan kembali dirlid KPK dilakukan secara kolektif kolegial. Lima pimpinan sepakat dalam rapat pimpinan dimaksud," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/4).
Oleh karena itu, Ali menampik narasi yang dibangun oleh pihak tertentu seolah-olah keputusan itu hanya diambil oleh Firli Bahuri.
"Keputusan didasari karena masa penugasan dari Polri habis per 31 Maret 2023," jelas dia.
Ali menyatakan KPK tidak mengajukan perpanjangan Brigjen Endar.
Sebagai apresiasi, lanjur Ali, KPK menyarankan kepada Polri agar memberikan promosi jabatan untuk Endar di institusi asal.
"Surat usulan sejak empat bulan sebelum habis masa penugasan tepatnya diajukan KPK di November 2022," jelas dia. (tan/jpnn)
Keputusan pimpinan KPK didasari karena masa penugasan dari Polri terhadap Brigjen Endar habis per 31 Maret 2023.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Kembangkan Kasus Proyek Fiktif di Amarta Karya, KPK Menahan 2 Tersangka Baru
- KPK Minta Pengusaha Travel Fuad Hasan Kooperatif pada Panggilan Hukum
- Penyelundupan 20 Ribu Lebih Pil Ekstasi Digagalkan Bea Cukai-Polri, Begini Modus Pelaku
- Ngeri, Lewat Proyek Fiktif Saja, Anak Usaha Telkom Ini Bisa Korupsi Ratusan Miliar
- Sekjen DPR Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Korupsi Rumah Jabatan Legislator
- Bea Cukai-Polri Bongkar Laboratorium Narkoba di Bali, 4 Tersangka Diamankan, Ada WNA