KPK Terbantu dengan Pemulangan Nazaruddin

Ketika ditanya apakah pihak partai wajib berkoordinasi dengan KPK terkait upaya pemulangan legislator yang diduga terkait dengan kasus suap Wisma Atlet tersebut, Jasin menyatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan jika kepentingan kedua belah pihak berbeda. Dia menguraikan, jika persoalan pemulangan Nazaruddin tersebut menyangkut persoalan hukum, maka pihak partai perlu mengkoordinasikan dengan pihak KPK.

"Kalau yang tidak menyangkut hukum, hanya untuk kepentingan parpol ya bisa saja tidak harus koordinasi. Tidak ada ketentuan Undang Undang yang menyatakan mencari orang harus koordinasi denga penegak hukum kalau kepentingannya berbeda," tegasnya.

Seperti diketahui, Muhammad Nazaruddin yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka Mindo Rosa Manulang dalam kasus suap Wisma Atlet, terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia melalui bandara internasional, Soekarno Hatta pada 24 Mei lalu.

Legislatot tersebut pergi, tepat sehari setelah Ditjen Imigrasi memberikan status cegah ke luar negeri kepadanya. Dia dicegah atas permintaan KPK

terkait proses penyidikan kasus dugaan suap senilai Rp3,2 miliar kepada Sesmenpora, Wafid Muharam. (ken)