KPK Tunggu Kewenangan Tangani Pidana Pencucian Uang

Pernyataan ini disampaikan Chandra, sehubungan dengan pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR RI. Dalam RUU itu, terdapat wacana pemberian kewenangan kepada KPK untuk menangani pidana pencucian uang, yang sebelumnya hanya dapat ditangani oleh polisi.

"Kenapa harus ditangani dua lembaga (polisi dan KPK)? Itu pemborosan. Kecuali kalau kita memang mau memboroskan anggaran," katanya pula. (rnl/jpnn)