KPU Antisipasi Pencoblosan Ulang
Rabu, 24 Desember 2008 – 12:35 WIB

KPU Antisipasi Pencoblosan Ulang
JAKARTA – Kecurangan pada pemilihan gubernur Jawa Timur hingga pemilihan umum kepala daerah diulang di beberapa kabupaten menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati mengaku siap menjalankan semua amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bila ada gugatan, KPU sejak dini mengkampanyekan agar para calon legislatif jujur dalam perebutan kursi dewan. Itu diyakini sebagai cara ampuh agar tak pemilu ulang. Hafiz mengutarakan, kenapa pemilu harus jujur, karena asas pemilu itu tidak hanya luber (langsung umum bebas rahasia) tetapi juga ada jujur dan adil (jurdil). ”Pemilihan legislatif ini cerminan pilpres. Kalau pemilihan legislatif seperti ini (diulang), berarti rawan pada pilpres. Kita berharap tema cerdas pada pemilu 2009 bisa terbukti,” paparnya.
”Antisipasi ya ada, seperti yang saya sampaikan kepada rombongan Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), saya berharap kepada semua parpol dan caleg untuk mengirimkan saksi, sehingga tidak ada satu TPS pun yang nol alias tanpa ksaksi, karena ini akan berpengaruh pada proses akhir pemilu. Kalau dari awal sudah baik dan jujur, nanti di tingkat PPK dan kabupaten tidak ada persoaan lagi,” tegas ketua KPU Hafiz Anshary.
Baca Juga:
Bila semua tingkatan sudah ada saksi, semua penyelenggara pemilu dan peserta pemilu jujur dari awal KPU memperkirakan tak akan terjadi pemilihan ulang. ”Kita siap saja laksanakan semua putusan MK, tapi kalau itu (pilihan ulang) terjadi berarti ada yang tidak jujur dalam proses demokrasi ini. Kalau menghitung secara nasional itu kan lebih mudah, bila dari semua tingkatan sudah tidak ada masalah,” bebernya.
Baca Juga:
JAKARTA – Kecurangan pada pemilihan gubernur Jawa Timur hingga pemilihan umum kepala daerah diulang di beberapa kabupaten menjadi perhatian
BERITA TERKAIT
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN