KPU DKI Dituding Persulit Pendataan Pemilih Tambahan
Jumat, 27 Juli 2012 – 19:01 WIB
Semestinya, sambung Mahfudz, panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas TPS aktif melakukan pendataan ke lapangan. Pasalnya, PPS dan petugas TPS bisa memilah warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Karena dengan pengalaman mereka dari pemungutan pertama mereka sebenarnya tahu siapa yang tidak terdaftar, dan saat hari H siapa saja yang tidak terdaftar dan komplain ke TPS," imbuh Mahfudz.
Sebelumnya KPU DKI menetapkan beberapa ketentuan bagi warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan. Syarat pertama, pemilih tambahan adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun pada 11 Juli 2012 dan belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilgub putaran pertama.
Pemilih tambahan diwajibkan mengisi formulir model A-3.3.1 KWK-KPU yang tersedia di PPS. Saat pendaftaran, pemilih harus menyertakan beberapa dokumen. Pertama, foto copy KTP DKI Jakarta dan atau foto copy Kartu Keluarga. Kedua, surat keterangan dari ketua RT/RW setempat.
JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengkritik aturan KPU DKI Jakarta tentang pendaftaran pemilih tambahan. Manager Pemantauan
BERITA TERKAIT
- Bambang Pacul Sebut Api Abadi Mrapen akan Membakar Semangat Kader di Rakernas PDIP
- Pilkada Sleman: PDI Perjuangan Masih Menjadi Partai Seksi untuk Kendaraan Politik Para Calon
- Deinas Geley Minta Arahan Jokowi Untuk Pembangunan Papua Tengah
- Golkar dan Demokrat Dukung Khofifah-Emil, Gerindra?
- Diusung Golkar Maju Pilgub Jatim, Khofifah-Emil Dardak Pastikan Siap Kerja Keras
- Golkar Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024