KPU Mengeluh Kekurang Anggaran Rp 1,7 Triliun

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan dana sekitar Rp 14,4 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik masih ada kekurangan dana yaitu sebesar Rp 1,7 triliun.

"Ada kekurangan 1,7 triliun yang sebagian kecil akan bisa dipenuhi dari penghematan pengadaan logsitik. Ada Rp 400 miliar yang dihemat dari 25 persen harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan sekjen KPU pada pelelangannya bulan lalu. Dengan begitu ada Rp 1,3 triliun lagi yang merupakan kekurangan absolut," ujar Husni dalam pidato di Rakornas Pemantapan Pemilu di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Husni menyebut Rp 1,3 triliun sebagai kekurangan absolut karena dana itu adalah yang paling penting untuk dipenuhi saat ini. Jika tidak dipenuhi, ia  khawatir akan ada dampaknya di hari pemungutan suara. Kekurangan ini terkait pembiayaan pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Di Pemilu 2009 lalu, anggaran yg dialokasikan per TPS Rp 750 ribu, sementara anggaran yang dianggarkan untuk tahun ini cuma Rp 500 ribu. Ini yang kami ajukan. Mudah-mudahan dapat direspon dengan cepat," sambung Husni.

Selain kekurangan anggaran untuk pembuatan TPS, KPU juga mengaku kekurangan anggaran pengamanan Linmas. Menurut Husni dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu secara spesifik diatur penganggaran linmas dialokasikan dari APBN. Namun, hingga saat ini belum terealisasi. Ini, kata dia, membingungkan para kepala daerah.

Jika anggaran Linmas ini terealisasi dari pusat, sambungnya, kepala daerah menjadi tidak terbebani dengan persoalan anggaran lagi.

"Ini yang menyebabkan kepala daerah kesulitan mencari dasar hukum jika ingin membantu, karena anggaran linmas dari APBN. 10 hari yang lalu kami sudah mengajukannya agar diperhatikan Pemerintah Pusat dari APBN," ujar Husni.

KPU berharap pemerintah segera merespon pengajuan dana-dana yang kurang agar pelaksanaan persiapan jelang Pemilu tidak terhambat. (flo/jpnn)