KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Semua Permohonan Prabowo - Sandi

KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Semua Permohonan Prabowo - Sandi
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimohonkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum KPU dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).

Anggota tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyebutkan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan, dan bersifat penggiringan opini publik.

"Jadi, dalam pokok perkara, menolak permohonan untuk seluruhnya," ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin dalam ruang sidang sengketa hasil pilpres 2019.

BACA JUGA: Sidang Sengketa Pilpres, BPN: Perjuangan Bukan Hanya untuk Prabowo - Sandi

Sebab itu, Ali meminta MK menerima seluruh eksepsi KPU yakni membantah semua dalil yang dimohonkan oleh paslon 02. "Jadi, kami berharap majelis menerima eksespsi termohon dalam pokok perkara," ucap Ali.

Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 sebelumnya, tim kuasa hukum paslon 02 meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 Jokowi - Ma'ruf. Kala itu, tim kuasa hukum paslon 02 beranggapan syarat pencalonan Jokowi - Ma'ruf cacat formal.

Mereka merujuk dari status Ma'ruf yang menjabat di BUMN ketika ditetapkan sebagai cawapres. Menurut tim kuasa hukum paslon 02, Ma'ruf harus mengundurkan diri dari jabatan di BUMN sebelum ditetapkan sebagai cawapres.

Tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyebutkan gugatan Prabowo tidak jelas, tak relevan, dan bersifat penggiringan opini publik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News