Krisis Listrik , ESDM dan PLN Harus Dievaluasi

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Marwan Ja'far, menegaskan bahwa persoalan krisis listrik di Indonesia bukanlah isu baru. Karenanya Marwan sangat menyayangkan jika Pemerintahan SBY-Boediono tidak memasukkan persoalan listrik dalam Program 100 hari.

"Krisis ini sesungguhnya sudah berlangsung setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Yang kita sesalkan, kenapa Pemerintahan SBY tidak mengagendakan soal listrik dalam program 100 hari pertama kerjanya," ujar Marwan dalam bertema "Krisis listrik, Potret 100 Hari Kinerja Kabinet Bidang Ekonomi" di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, jika memang SBY kesulitan mengurusi listrik bagi rakyat sendiri, lebih baik jajaran kementrian yang terkait dengan persoalan kelistrikan dievaluasi dulu. "Evaluasi dimulai dari menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan meminta strategi apa yang akan dipakai oleh Menteri ESDM pada KIB jilid II ini. Termasuk UU Migas Nomor 22/2001," cetus Marwan Jakfar.

Dijelaskannya. Indonesia memang belum mengenal budaya mundur ketika seseorang gagal dalam melaksanakan tugasnya. Pejabat cenderung memilih diberhentikan ketimbang mengundurkan diri dari jabatannya. "Karena itu, SBY harus melakukan sesuatu agar kesulitan rakyat segera teratasi," sarannya.