Kriteria Miskin BPS Dinilai Tak Masuk Akal

Sementara itu, Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Woro Sulistyaningrum saat berada di Banjarmasin beberapa waktu lalu mengakui bahwa permasalahan data penduduk miskin masih dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa data BPS adalah data resmi yang harus digunakan karena pendataan yang dilakukan menggunakan parameter yang bisa dibandingkan antardaerah.

"Kalau kita bicara ketepatan, mungkin tidak terlalu tepat dengan kondisi lokal," katanya.

Ditambahkan dia, sebenarnya daerah bisa menggali lebih dalam kriteria penduduk miskin yang sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing. Hanya saja, data yang dihasilkan harus difasilitasi dengan program yang menggunakan dana dari APBD, seperti Jamkesda dan lain sebagainya.