Kunci di Gayus, Bukan Buyung

Terkait rencana DPR RI segera membentuk Pansus Pajak, kata Hikmahanto, hal tersebut merupakan kewenangan DPR RI. Hanya saja diharapkan, bila Pansus benar-benar terbentuk harus jelas kerangka kerjanya untuk apa, referensinya seperti apa dan apa yang akan dan harus dicari.

""Yang penting dan sangat kita harapkan, jangan sampai kasus ini dipolitisasi. Ini yang sangat penting. Karena kepercayaan publik tetap harus terjaga dan lebih penting lagi Ditjen pajak tetap harus bisa bekerja dengan baik. Karena menjadi tulang punggung penerimaan negara. Jadi jangan sampai (Pansus Pajak) nantinya mengkhawatirkan kerja dan kinerja,"" kata Hikmahanto.(afz/jpnn)