KY Disarankan Juga Awasi MK

Karenanya Kristiadi mengingatkan agar jangan sampai ada institusi yang tidak dapat dikontrol. "Lebih baik setan dapat dikontrol ketimbang malaikat tapi tidak dapat dikontrol sama sekali," ucapnya.

Menurut Kristiadi, jika dilihat dari perspektif tata negara putusan MK atas sengketa Pilkada Jawa Timur memang tidak melanggar UU. Terlebih lagi, MK juga tidak melampauai kewenangannya karena para hakim MK dalam putusannya MK tidak berdasarkan UU melainkan dari penafsiran terhadap UUD 1945.

Karenanya Kristiadi menyarankan KPU untuk segera membuat antisipasi terhadap keputusan-keputusan MK atas sengketa Pilpres. "KPU perlu membuat antisipasi agar (putusan MK) tidak berakibat pada kekosongan sistem pemerintahan," tandasnya.(fas/ara/jpnn)