Laporan Keuangan Pemerintah Kian Buruk

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ternyata semakin memburuk. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD semester II tahun 2008 menunjukkan informasi keuangan Pemda semakin tidak dapat diandalkan.

Hal itu disampaikan Ketua BPK Anwar Nasution saat menyampaikan hasil audit BPK ke Dewan Perwakilan Daerah, Senin (18/5). Menurut Anwar, pemeriksaan semester II tahun 2008 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja. "Obyek pemeriksaan seluruhnya 683 buah terdiri dari 424 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), 59 obyek pemeriksaan kinerja dan 200 obyek pemeriksaan keuangan," kata Anwar.

Dikatakannya, dari audit BPK terungkap sebanyak 191 LKPD pada semester II tahun 2008 terlambat diserahkan ke BPK. Keterlambatan ini sekaligus juga menjadi indikator buruknya kualitas laporan keuangan. Sekitar 72 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer, dan 8 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW).

"Hanya satu daerah, yaitu Kabupaten Aceh Tengah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," tegas Anwar Nasution.