LBH Malut Desak Dewan Bentuk Pansus Tanah

""Secara logika, anggaran Rp 5 Miliar ini pemprov tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pembebasan seperti sertifikat tanah dan berita acara penyerahan, berarti memang ada dugaan kuat penyalahgunaannya. Soal pembuatan sertifikat di tahun 2012 ini tentunya menggunakan anggaran tahun 2012, sementara anggaran Rp 5 Miliar tahun 2010 dikemanakan. Memang sertifikatnya pasti ada tapi anggaran sebelumnya digunakan untuk apa,"" cetusnya.

Olehnya itu, menurut yahya, BLH Malut juga akan membentuk tim investigasi terhadap pembebasan tanah di Sofifi. ""Minggu depan kita akan bentuk tim investigasi terhadap masalah tanah di Sofifi ini,""tukasnya. (wat/sad)