Ledakan Dahsyat di Lebanon dan Ketidakbecusan Pemerintah
"Ada bahaya di balik bahan ini, karena jika dicuri, (ini, red) dapat digunakan untuk serangan teror," kata pejabat yang tidak bersedia disebut namanya.
"Pada ujung penyelidikan, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke otoritas terkait," ujarnya.
Laporan akhir itu merupakan surat yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara kepada perdana menteri dan presiden. Direktorat tersebut merupakan lembaga yang mengawasi keamanan di pelabuhan.
Sejauh ini, isi surat itu belum dapat sepenuhnya dikonfirmasi.
Kantor kepresidenan juga tidak menanggapi pertanyaan mengenai surat tertanggal 20 Juli itu.
Perwakilan Diab, perdana menteri yang membubarkan pemerintahannya serta mengundurkan diri pada Senin, mengatakan PM telah menerima surat tertanggal 20 Juli itu.
PM Diab meneruskan surat itu ke Dewan Pertahanan Agung untuk meminta pendapat lembaga itu dalam waktu 48 jam.
"Kabinet saat ini telah menerima dokumen itu 14 hari sebelum ledakan dan bertindak dalam hitungan hari. Kabinet sebelumnya memiliki waktu enam tahun dan tidak berbuat apa-apa," kata dia.
Menurut otoritas Lebanon, 163 orang tewas, 6.000 lainnya luka-luka, dan 6.000 bangunan hancur akibat ledakan di pelabuhan Beirut
- Militer Israel Klaim Bunuh Pentolan Jamaah Islamiyah Lebanon
- Satgas MTF TNI Konga XXVIII-O/ UNIFIL Laksanakan Salat Idulfitri di KBRI Beirut
- Hasil Piala Asia 2023: Tajikistan Mencetak Sejarah, Qatar Sempurna
- Dubes RI untuk Lebanon Melepas Pasukan Perdamaian PBB Kembali ke Indonesia
- Satgas MTF TNI Kontingen Garuda Gelar Pekan Psikologi Keangkatanlautan di Lebanon
- FIBA World Cup 2023: Duel 2 Tim Terluka Tersaji di Laga Pemungkas Grup H