Legislator Banten Laporkan Eks Pj Gubernur ke KPK

Menurut Musa, alih fungsi lahan yang dipersoalkan itu memiliki luas sekitar 1.700 hektare. Usulan alih fungsi itu tertuang dalam surat bernomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 yang dikeluarkan Pemprov Banten pada 25 Juli 2024.

Dia menyebut, kawasan hutan lindung tersebut diusulkan menjadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan swasta.

"Sementara semua pengusulan alih fungsi lahan dikerjakan sendiri Al Muktabar melalui proses yang diduga tidak benar alias malaadministrasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Musa meminta KPK mengusut tuntas terkait alih fungsi lahan di Tangerang.

"Saya meminta KPK segera menindaklanjuti laporan ini dengan memanggil pihak terkait," tutupnya. (mcr34/jpnn)