Legislator: Niat Hilirisasi Nikel Jangan Bikin Rugi Negara
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel.
"Jangan sampai niat memaksimalkan nilai tambah nikel malah merugikan negara," ujar Mulyanto.
Pasalnya, menurut dia, negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel.
"Yakni melalui pelarangan ekspor bijih nikel, meskipun harga nikel internasional sedang tinggi. Selain itu Pemerintah juga membebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter," beber Mulyanto.
Dia menjelaskan, pada semester I 2021, harga nikel internasional mengacu pada SMM (Shanghai Metal Market) sebesar USD 79,61 per ton. Sedangkan harga nikel domestik mengacu pada HPM (harga pokok mineral) hanya USD 38,19 per ton.
"Kurang dari setengahnya," jelasnya.
Akibatnya, lanjut Mulyanto, penerimaan negara dari royalti nikel rendah, belum lagi pendapatan negara dari pajak ekspor bijih nikel menjadi 'nol'.
Dia menilai pemerintah terlalu memanjakan pengusaha smelter dengan harga bijih nikel yang kurang dari separo harga internasional dan 'nol' persen PPh badan. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi untuk keperluan industrialisasi di China.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan hilirisasi nikel.
- Indonesia dan Filipina Jalin Kerja Sama Memperkuat Rantai Pasok Mineral Kritis Global
- Membasuh Wajah Peradaban: Menggugat Akar Pendidikan di Bawah Panji Pancasila dan Ajaran Bung Karno
- Purbaya Siapkan Insentif Kendaraan Listrik, Kapan Dimulai?
- Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Kader Teriakkan Nama Jokowi
- Kebutuhan Kontraktor Makin Meningkat, Andalan Artha Primanusa Perkuat Kemitraan Strategis
- Buka Rakorwil PSI, Kaesang Beri Sinyal Jokowi Akan Berkunjung ke Papua
JPNN.com




