Legislator PKS Minta RUPTL PLN Mengedepankan 'Demand Driven'

Legislator PKS Minta RUPTL PLN Mengedepankan 'Demand Driven'
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta PLN untuk membuat perencanaan kelistrikan berdasarkan permintaan pasar. Foto: Antara

"Program tersebut menyedot anggaran PLN dan tidak diperlukan," papar dia.

Mulyanto mendorong pemerintah dan PLN mengalihkan sumber daya yang ada untuk fokus pada program peningkatan elektrifikasi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Dia mengatakan juga berbagai program penambahan pembangkit, transmisi, distribusi termasuk subsidi bagi pemasangan listrik untuk pelanggan rumah tangga baru harus menjadi fokus prioritas untuk menggenjot program ini.

"Jangan membiarkan jurang ketimpangan listrik ini semakin menganga dalam dan melukai rasa keadilan nasional kita," tegas Mulyanto.

Untuk diketahui, di Jawa-Bali misalnya, ungkap Mulyanto, tingkat elektrifikasi sudah mendekati angka 100 persen. Namun, di wilayah Indonesia bagian Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat dan banyak daerah lainnya tingkat elektrifikasi ini masih jauh di bawah angka 90 persen.

Menukil laporan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI kata dia, sedikitnya ada 433 desa yang masih belum teraliri listrik.

Rumah Tangga (RT) yang sudah teraliri listrik sebanyak 74,5 juta RT atau 97 persen dari total RT secara nasional, yang sejumlah 77 juta RT.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menyebutkan, ada 98,9 persen rumah tangga secara nasional menggunakan listrik, baik dari PLN atau non-PLN. Sedangkan di Papua rasio penggunaan listrik di tingkat rumah tangga adalah yang terendah, hanya 73.8 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta PLN untuk membuat perencanaan kelistrikan berdasarkan permintaan pasar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News