Lho, Kok Sidang Tahunan MPR Jadikan Presiden Jokowi seperti Bawahan?
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengkritisi format sidang tahunan MPR menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Menurutnya, format sidang telah mengabaikan konstitusi itu dan mengembalikan sistem ketatanegaran ke era orde baru.
"Format sidang yang digelar hari ini jelas tidak berbasis konstitusi, tapi konvensi. Dalam format sidang MPR ini presiden melaporkan kinerja semua lembaga negara seperti mengembalikan sistem ketatanegaran ke era Orde Baru di mana presiden adalah mandataris MPR," kata Irman saat dihubungi wartawan, Jumat (14/9).
Menurutnya, posisi lembaga negara seperti BPK, MK, MA tidak lagi seperti era Orba karena memiliki basis kewenangannya sendiri. Karenanya, tidak semestinya presiden yang melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara lainnya.
"Jadi tidak seharusnya presiden yang menyampaikan kinerja lembaga-lembaga negara itu. Jokowi kesannya dipaksa menerima hal yang seperti ini," tegasnya.
Irman menilai format sidang tahunan MPR itu telah mencederai sistem pembagian kekuasaan. Mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen, maka pembagian kekuasaan untuk eksekutif yang dipimpin presiden, legislatif ada di DPR, sedangkan yudikatif ada di MA dan MK.
"Dengan format sidang yang dilakukan tadi, seolah MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan presiden sebagai mandataris MPR mau dihidupkan kembali. Ini langkah mundur dan kasihan presiden. Saya harap panggung seperti ini tidak dijadikan kebiasaan," sarannya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengkritisi format sidang tahunan MPR menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-70.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- Dukung Komitmen Polri Lindungi PMI, Sahroni: Pahlawan Devisa Harus Merasa Aman