Lima Kriteria Hakim yang Tangani Pilkada
jpnn.com - JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Prahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengusulkan hakim yang nantinya menangani sengketa pilkada di pengadilan-pengadilan tata usaha negara (PTUN) nantinya harus memiliki lima kriteria.
“Hakim yang menangani Pilkada harus memiliki kompeten, integritas moral baik, bersifat adhoc dan tidak boleh menjalankan tugas lain selain pilkada. Selain itu harus punya judicial activism dan dimungkinkan ada detasering. Misalnya di daerah tertentu tidak ada hakim khusus, bisa saja didatangkan dari Jakarta. Sekarang kan tidak boleh,” ujarnya di Gedung KPU, Selasa (20/1).
Selain itu, Asep juga mengatakan, agar dalam penetapan calon wakil kepala daerah yang nantinya diusulkan kepala daerah terpilih, tidak hanya melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD. Namun juga melibatkan KPU.
“Saran saya harusnya bisa, supaya wakilnya juga bagus. Kemudian terkait sanksi ke parpol yang melanggar, kalau dulu money politic dan kampanye hitam tidak dihukum, yang dihukum cuma orangnya saja. Kalau bisa undang-undang memastikan parpol harus dihukum,” katanya.
Hukumannya, paling tidak parpol didiskualifikasi sehingga tidak dapat ikut pemilu berikutnya.
Asep menilai KPU perlu memastikan adanya sanksi bagi parpol, agar tindakan-tindakan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pilkada, dapat semakin diminimalisir.(gir/jpnn)
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Prahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengusulkan hakim yang nantinya menangani sengketa pilkada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?