Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Resmikan LTSA Ponorogo

Menurut Irianto, penempatan tenaga kerja keluar negeri merupakan tanggung jawab negara dan lebih penting lagi melakukan save migran. Jadi betul-betul tenaga yang bekerja keluar negeri itu aman. “Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya,” kata Irianto.

Mengenai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural, lanjut Irianto, Kemnaker telah menginisiasi pelayanan satu atap di seluruh asal daerah pekerja migran. Saat ini sudah 33 LTSA di daerah asal pekerja migran.

Soes Hindharno menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah kabupaten Ponorogo yang telah mewujudkan terbentuknya LTSA sesuai mandat Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

"LTSA merupakan kewenangan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan terhadap calon PMI dengan mudah, murah dan solutif yang dikoordinir Kadisnaker setempat,” katanya.

Karo Humas mengatakan CPMI wajib memiliki kompetensi sebelum bekerja ke luar negeri sesuai kebutuhan pasar kerja dan berharap penempatan keluar negeri tidak hanya menjadi urusan dari pemerintah saja. "Melainkan stakeholder terkait termasuk peran serta masyarakat,” ujarnya.

Di LTSA Ponorogo ini melayani urusan CPMI/PMI secara terpadu terkait dengan dokumen keberangkatan dari urusan ketenagakerjaan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, jaminan sosial dan pelayanan penanganan permasalahan PMI melalui mediasi.

Sementara Bedianto mengungkapkan tahun 2018, sebanyak 6000 pekerja migran asal kabuaten Ponorogo telah berangkat keluar negeri. "Total hingga saat ini, sebanyak 35.000 pekerja migran dari Ponorogo yang bekerja di luar negeri,” katanya.(adv/jpnn)