Lukas Enembe 2 Kali Mangkir dari KPK, Pakar Hukum Pidana Angkat Suara
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan KPK harus segera menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang belum memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu.
Menurut Abdul, tim dokter KPK harus memeriksa langsung tersangka kasus gratifikasi itu yang dikabarkan tengah sakit.
"Kalau menurut pemeriksaan dan kesimpulan dokter KPK, Lukas bisa dibawa ke Jakarta meskipun sakit, KPK harus membawanya ke Jakarta baik untuk perawatan maupun pemeriksaan dan penahanan," kata Abdul kepada JPNN.com, Selasa (27/9).
Dia menambahkan jika Lukas Enembe terbukti sakit, KPK wajib mencari rumah sakit untuk perawatan Gubernur Papua itu.
"Jika status Lukas Enembe ditahan oleh KPK, seluruh biaya RS selama ditahan menjadi beban LPK/negara. Jika tidak dalam status penahanan, sepenuhnya menjadi beban Lukas Enembe sendiri," ujar Abdul.
KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
KPK sudah memanggil Lukas sebanyak dua kali.
Namun, Ketua DPD Demokrat Papua itu mangkir dua kali dari panggilan KPK. (cr1/jpnn)
Pakar hukum pidana mengatakan KPK harus segera menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang belum memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Dean Pahrevi
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang