Lukas Enembe 2 Kali Mangkir dari KPK, Pakar Hukum Pidana Angkat Suara
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan KPK harus segera menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang belum memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu.
Menurut Abdul, tim dokter KPK harus memeriksa langsung tersangka kasus gratifikasi itu yang dikabarkan tengah sakit.
"Kalau menurut pemeriksaan dan kesimpulan dokter KPK, Lukas bisa dibawa ke Jakarta meskipun sakit, KPK harus membawanya ke Jakarta baik untuk perawatan maupun pemeriksaan dan penahanan," kata Abdul kepada JPNN.com, Selasa (27/9).
Dia menambahkan jika Lukas Enembe terbukti sakit, KPK wajib mencari rumah sakit untuk perawatan Gubernur Papua itu.
"Jika status Lukas Enembe ditahan oleh KPK, seluruh biaya RS selama ditahan menjadi beban LPK/negara. Jika tidak dalam status penahanan, sepenuhnya menjadi beban Lukas Enembe sendiri," ujar Abdul.
KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
KPK sudah memanggil Lukas sebanyak dua kali.
Namun, Ketua DPD Demokrat Papua itu mangkir dua kali dari panggilan KPK. (cr1/jpnn)
Pakar hukum pidana mengatakan KPK harus segera menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang belum memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Dean Pahrevi
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas