Mafia Tanah Makin Meresahkan, Mantan Penasihat Minta KPK Usut Kasus di Cakung

KPK di sisi lain, sudah berkali memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk perbaikan-perbaikan.

Namun, Abdullah melihat, kian mengemukanya kasus mafia tanah belakangan ini, mengindikasikan BPN masih tak berubah.

“Sebab, banyak kasus pertanahan. Misalnya, sebidang tanah dimiliki oleh lebih dari seorang di mana masing-masing punya sertifikat atau AJB. Pada tahun itu juga KPK merekomendasikan hal-hal yang harus diperbaiki BPN mengenai penertiban masalah pertanahan. Ternyata selama 16 tahun berlalu masih ada KKN dalam kasus pertanahan,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan mafia tanah jelas menjadi sorotan utama pihaknya.

Pihaknya mendapat banyak aduan soal ini dari berbagai daerah.

“Kasus agraria menempati urutan pertama aduan paling banyak oleh masyarakat kepada Ombudsman. Rata-rata tidak kurang dari 2000 kasus per tahun se-Indonesia,” tuturnya.

Sedangkan terkait posisi menteri, Yeka menilai, selama ini Menteri BPN Sofyan Djalil belum mampu menghadapi gempuran mafia tanah, dan bahkan makin tak berdaya dalam menghadapi ulah ulah mafia tanah ini. Akhirnya, pelayanan publik banyak terganggu.

Di kesempatan berbeda, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN berupaya menggandeng KPK untuk sama-sama melihat apakah di balik mafia tanah ini ada perkara korupsinya

“Tadi boleh dijadikan contoh ada satu perkara yang sudah diekspos kepada kami, memang kami melihat belum dikatakan ada atau tidak, tentunya berbagai macam peristiwa dan yang sudah kami dengar dari hasil paparan itu kami akan telaah,” ujarnya.