Mahasiswa Bali Tolak Asas Dominus Litis yang Rawan Intervensi Politik

jpnn.com - Kepala Penelitian Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional Komang Satria Wibawa Putra menyatakan ketakutannya terhadap asas dominus litis yang akan digunakan dalam RKUHAP.

Hal ini disampaikan Satria dalam seminar yang bertajuk Implementasi Asas Dominus Litis Upaya Penguatan Peran Kejaksaan Menjadi Absolute Power di Univeritas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, Minggu (16/3).

Komang Satria menjelaskan asas dominus litis menberikan kekuasaan lebih kepada suatu pihak, dalam hal ini Kejaksaan.

"Dominus Litis ini asas yang memberikan kekuasaan kepada suatu pihak (Kejaksaan). Ditakutkan adanya intervensi politik dan hal lain dalam tanda petik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan," kata Komang Satria dikutip JPNN.com, Senin (17/3).

Senada, Pemerhati Hukum dan Anggota DPRD Kota Denpasar Yonathan Andre Baskoro yang hadir sebagai pemateri menjelaskan KUHAP itu sebenarnya membagi fungsi kekuasaan penegakan hukum.

"Namun, dalam RKUHAP baru, penyidikan oleh kepolisian dihapuskan, tetapi pasal dalam KUHAP ini banyak yang bersinggungan dan tidak sesuai ketika asas dominus litis disahkan serta ada kerancuan," jelasnya.

Sementara itu, pakar hukum, Tinuk Dwi Cahyani peran jaksa sebagai pengendali putusan dalam dominis litis itu menyebabkan tidak ada kontrol.

"Tidak ada kontrol baik dari lembaga penegakan hukum dan publik yang jelas akan mengakibatkan kerawanan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dimanfaatkan oleh oknum jaksa," tuturnya.