Hukum Kamis, 24 April 2025 – 19:24 WIB
Diskusi soal RUU Kejaksaan, PBHI Sorot Masalah Senjata Api
Sekretaris Jenderal PBHI Nasional Gina Sabrina mengkritik wacana pemberian senjata api bagi jaksa dalam diskusi tentang RUU Kejaksaan…
Edi Hasibuan menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan negara oleh BPK dan BPKP untuk menghindari kesalahan prosedur.
Sekretaris Jenderal PBHI Nasional Gina Sabrina mengkritik wacana pemberian senjata api bagi jaksa dalam diskusi tentang RUU Kejaksaan…
Jaksa menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan tuntutan, di antaranya bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah.
Hasto mendalami dua poin krusial melalui pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPU Arief Budiman dan Wahyu Setiawan.
Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan penundaan dilakukan karena jaksa penuntut umum (JPU) belum siap membacakan tuntutan.
Beberapa isu dalam RUU Kejaksaan tengah disorot, terutama terkait perluasan kewenangan seperti intelijen dan adanya impunitas.
Sugeng Teguh Santoso menilai Jampidsus melakukan maladministrasi dan persangkaan palsu dalam kasus korupsi Pertamina Rp193,7 triliun.
Hibnu mengatakan ada pemahaman yang keliru di draft Penjelasan revisi KUHAP yang menghapus kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara…
Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi mengingatkan perlunya penegasan soal prinsip dasar undang-undang terkait RUU Kejaksaan.
Kepala Penelitian Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Komang Satria Wibawa Putra menyatakan ketakutannya terhadap asas dominus litis.
Syahril Syafiq Corebima menyoroti imunitas jaksa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kejaksaan, khususnya Pasal 8 Ayat 5.
Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba meninggal dunia setelah mengalami koma sejak awal Maret 2025
Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik pola imunitas dalam penanganan kasus Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Bandingkan dengan jaksa.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyatakan Kejaksaan tidak akan mampu melakukan proses penyidikan
PBHI mengkritik RUU Kejaksaan yang dinilai menambah kewenangan jaksa secara berlebihan dan berpotensi mengancam negara hukum. Ada istilah…
Jika hanya di balik meja, kata Muzakir, maka jaksa tidak bisa mendalami perkara yang akan dituntutnya di pengadilan.
KUHAP yang direvisi harus mampu menjamin efektivitas pelaksanaan KUHP dalam jangka panjang.
Tim Penasihat Hukum menilai Pengadilan Tipikor tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Kuasa hukum mengungkap fakta yuridis menjadi poin penting betapa TTL tidak memiliki kesalahan apapun untuk disangkakan sebagai pelaku…
Eks pimpinan KPK Saut Situmorang mengkritik pembahasan RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI yang dinilai bermasalah.
Menurut Edi Hasibuan, jika aturan ini disahkan, jaksa berpotensi merasa kebal hukum.