Mahasiswa Desak KPK Usut Dana APBD Sumbar untuk PKS

JAKARTA - Front Mahasiswa Nusantara (FROMNAS) menggelar aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis siang (28/2). Dalam aksinya, mereka menuntut agar KPK mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno terkait alokasi dana Rp 1,9 miliar dalam APBD Sumbar untuk kegiatan Safari Dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut FROMNAS, alokasi dana yang masuk pos bantuan hibah itu tanpa sepersetujuan DPRD Sumbar. “Kami mendesak pimpinan KPK dan jajarannya mengusut tuntas kasus ini yang telah nyata-nyata dan jelas merugikan keuangan negara untuk kepentingan PKS yang diduga dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno yang juga salah seorang anggota Dewan Syuro PKS," kata koordinator aksi, Muhammad Rozi, dalam orasinya di depan gedung KPK.

FROMNAS terdiri dari dari KMM JAYA, HMI IISIP, PMII YAI, DPP Jaring Mahasiswa Lira Indonesia, Formada, BEM Jakarta. Menurut Rozi, dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar dalam pengalokasian dana Safari Dakwah DPP PKS itu tidak muncul tiba-tiba. Sebab, katanya, sebelumnya Gubernur Sumbar menerima surat dari DPP PKS Nomor 05/PERM/SDIII-PKS/1433H tanggal 28 September 2012, perihal Permohonan Dana.

Rozi menambahkan, mengacu pada dokumen APBD Sumbar 2013,permohonan itu dikabulkan tanpa melalui proses pembahasan di DPRD. "Ini jelas melanggar UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2011 tentang Tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2, 3 dan 15, yakni melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi," tuding Rozi.