Mahkamah PBB Perintahkan Tarik Tentara Thailand-Kamboja

Selain tak boleh melakukan gangguan secara fisik, dua negara bertetangga itu pun diminta untuk tidak melakukan pendekatan persuasif kepada negara-negara ASEAN lain. Apalagi, melobi pemerintah negara tertentu agar berpihak kepada mereka. Dengan begitu, ASEAN akan tetap netral dalam memandang sengketa tersebut dan bisa memberikan masukan berimbang pada PBB.

PBB yang terlibat dalam sengketa atas inisiatif dan permintaan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Hun Sen itu meminta Thailand tidak merusak akses ke kompleks candi dari wilayah Kamboja. PBB juga memerintahkan Bangkok tidak menghambat suplai Kamboja bagi personel non-militer di sekitar wilayah sengketa. Apalagi, rute suplai itu juga melewati perbatasan kedua negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand Kasit Piromya menyambut baik keputusan ICJ. Sebagai anggota PBB dan ASEAN, Thailand berjanji bakal melaksanakan keputusan itu. "Kami mendukung keputusan tersebut. Apalagi, kedua negara (Thailand dan Kamboja) memiliki potensi sama untuk menjalankan keputusan itu dengan baik," ujarnya.

Meski PBB menolak permohonan Thailand agar kasus saling klaim wilayah perbatasan itu digugurkan, Bangkok berupaya tetap patuh. Pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva, yang segera digantikan pemerintahan baru, pun mendukung solusi damai PBB lewat ASEAN. Tetapi, Piromya tidak yakin pemerintahnya akan mendukung usul Kamboja soal penetapan ulang garis demarkasi.