Malaysia Mengutuk Aksi Junta Myanmar, Kata-katanya Keras

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengutuk eksekusi empat aktivis demokrasi oleh junta Myanmar dan menyebut tindakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, setelah melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar Noeleen Heyzer.
Heyzer menyuarakan kecaman keras Sekjen PBB atas eksekusi itu, yang dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan seseorang.
Saifuddin dan Noeleen memandang eksekusi tersebut sebagai kemunduran bagi upaya ASEAN, termasuk Konsensus Lima Poin untuk mencari solusi damai bagi Myanmar.
Dia mengatakan eksekusi itu terjadi kurang dari dua minggu setelah Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, mengunjungi Myanmar.
Eksekusi juga dilakukan hanya sekitar seminggu sebelum para menteri luar negeri ASEAN melakukan pertemuan di Phnom Penh, Kamboja, pada 3 Agustus mendatang.
“Kami melihat seolah-olah junta sedang mengolok-olok konsensus ASEAN dan saya pikir kami benar-benar harus melihat ini dengan sangat serius," kata Saifuddin dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Parlemen Malaysia.
"Saya yakin ketika para menteri luar negeri ASEAN bertemu di Phnom Penh pada 3 Agustus nanti akan membahas ini, terlepas dari waktunya," kata dia, menambahkan.
Malaysia memandang eksekusi tersebut sebagai kemunduran bagi upaya ASEAN, termasuk Konsensus Lima Poin untuk mencari solusi damai bagi Myanmar
- Mantap! 2 UMKM Binaan Bea Cukai Nunukan Sukses Ekspor Produknya ke Malaysia
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Kuliah Umum di Universiti Malaya, Ibas Bahas Geopolitik, Geoekonomi dan Kekuatan ASEAN
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Sudirman Cup 2025: Sempat Tertinggal 0-2, Jepang Mengalahkan Malaysia
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan