Manuver Terbaru Refly Harun: Galang Gerakan Tolak Presidential Threshold

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengajak para aktivis dan semua elemen masyarakat melakukan gerakan bersama-sama menolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen yang berlaku saat ini.

Mantan wartawan itu menyebut pembatasan tersebut harus ditiadakan atau menjadi nol persen.

"Itu (presidential threshold, red) hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal atau demokrasi jual beli," ujar Refly dalam kanal pribadinya di YouTube, Selasa(14/9).

Refly mengatakan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden membuat praktik demokrasi dikendalikan kekuatan finansial.

Menurutnya, penolakan atas presidential threshold merupakan upaya menyelamatkan Indonesia.

Mantan komisaris utama PT Jasa Marga (Persero) itu menegaskan bahwa maksud pemilihan presiden secara langsung ialah untuk memunculkan calon sebanyak-banyaknya.

Adapun setiap partai politik peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Oleh karena itu, Refly juga mengundang semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi di tanah air membuat video singkat berisi penolakan atas presidential threshold pada Pilpres 2024.