Masa Kontrak 2.131 PPPK di Banyuwangi segera Berakhir, Pemkab Melakukan Evaluasi

Masa Kontrak 2.131 PPPK di Banyuwangi segera Berakhir, Pemkab Melakukan Evaluasi
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan pembinaan kepada ribuan PPPK yang masa kontraknya habis awal tahun 2024 di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi

Ipuk menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja utama Pemkab Banyuwangi. 

Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 7,34 pada 2023.

Hal itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi.

"Teman-teman PPPK kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan, dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak," kata Ipuk.

Salah satu caranya dengan mengidentifikasi dan mendampingi warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga PPPK.

"Mereka juga wajib melihat lingkungan sekitarnya, berbekal dengan data yang kami punya untuk menentukan program apa yang tepat bagi warga tersebut," ujarnya.

Banyuwangi telah menetapkan tujuh prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa, yakni penuntasan anak miskin tidak/putus sekolah, penanganan ibu hamil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni.

"Jika ditemukan sesuai kriteria di atas, segera laporkan dan koordinasi untuk penanganannya. Ini akan menjadi poin bagi kinerja PPPK," tutur Ipuk.

Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ribuan PPPK yang masa kontraknya segera berakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News