Masih 60 Daerah Belum Anggarkan Biaya Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 269 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun ini. Namun, belum seluruh daerah yang menggelar pilkada tahun ini menganggarkan biaya untuk penyelenggaraannya.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, hingga Jumat ini (22/5) baru 209 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pilkada 9 Desember mendatang. Artinya masih 60 daerah yang belum menganggarkan biaya pilkada.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, pihaknya berharap penandatanganan NPHD bisa segera dilakukan. Menurutnya, tanpa adanya anggaran maka tahapan pilkada tak bisa dilakukan secara maksimal. Apalagi pada Minggu (24/5), KPU sudah harus melaksanakan tahapan pilkada selanjutnya, yaitu mengumumkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan.
"Tapi memang dari yang belum menandatangani NPHD itu hanya tinggal dua daerah yang belum menyelesaikan pembahasan angggaran. Kalau yang 58 daerah lain sudah, hanya memang NPHD-nya belum ditanda tangani," ujar Ferry dalam diskusi yang membahas kesiapan pelaksanaan pilkada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (22/5).
Ferry menyebut kedua daerah yang pembahasan anggarannya masih terkendala adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan. "Tinggal dua kabupaten (KPUD) yang masih belum menyelesaikan pembahasannya dengan Pemda, ini perlu ada kgiatan yang lebih praktis," ujar Ferry.
Mantan komisioner Jawa Barat ini berharap NPHD segera ditandatangani. Dengan demikian, tahapan pilkada bisa segera dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
"Kan untuk mengumumkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah dari jalur perseorangan, juga butuh biaya. Misalnya lewat media massa. Tapi kalau anggarannya belum ada mungkin bisa diakali pengumuman hanya dilakukan lewat website resmi KPUD masing-masing," ujar Ferry.(gir/jpnn)
JAKARTA - Sebanyak 269 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah pada tahun ini. Namun, belum seluruh daerah yang menggelar pilkada tahun ini
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?