JPNN.com 
Mbak Bivitri Anggap Jokowi Merusak Demokrasi dengan Politik Dinasti
jpnn.com, TANGSEL - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun politik dinasti.
Menurut Bivitri, apa yang dilakukan Jokowi merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun pascareformasi 1998.
"Pertanyaannya, apakah politik dinasti Jokowi merusak demokrasi? Jawabannya iya," kata Bivitri dalam diskusi publik mengangkat tema 'Dinasti Politik Jokowi' yang diadakan Dema Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), Selasa (3/10).
Dia menjelaskan ada empat faktor terjadinya politik dinasti, pertama yaitu cara berpolitik yang top-down.
Kedua, pencalonan caleg-capres yang elitis dan tertutup.
"Dalam konteks capres-cawapres, persoalannya adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)," katanya.
Kemudian terjadinya faktor politik dinasti yang ketiga ialah kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi.
"Saya ambil contoh, dalam pencalonan caleg mantan koruptor. Ini menunjukkan partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi. Memangnya tidak ada yang lain diusulkan jadi caleg. Masih banyak anak-anak muda," kata dia.
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi telah merusak demokrasi.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi
.jpeg)
