Mbak Puan Minta BPK Pastikan Penggunaan APBN Masa Covid-19 untuk Pemulihan Ekonomi
Menurut Puan, dalam kondisi extraordinary penanganan Covid-19 memang memerlukan langkah cepat namun terukur.
Karena itu, DPR meminta BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan, akuntabel, serta digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Kami juga harap komunisikasi antara stakeholder harus ditingkatkan untuk bisa menjaga akuntabiltas dan pemanfaaan APBN untuk penanganan pandemi Covid-19,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Puan menambahkan sinergi DPR, BPK dan stakeholder lain harus ditingkatkan, mengingat situasi yang dihadapi ini tidak normal.
Saat ini, bukan hanya Indonesia saja tetapi hampir 215 negara di dunia yang menghadapi masalah pandemi Covid-19.
“Jadi gotong royong diperlukan dalam situasi tidak normal ini,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno, itu.
Agung Firman menyatakan bahwa sikap BPK pada dasarnya sama dengan DPR. Menurut dia, yang dilakukan BPK tidak saja dalam konteks menjaga kepatuhan perundang-undangan dan akuntabilitas, tetapi bagaimana mengarahkan pemerintah dalam melaksankana tugas dan program penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional tetap memerhatikan transparansi dan akuntabilitas.
Agung juga menegaskan BPK sudah menyiapkan beberapa strategi seperti membuat prosedur khusus, melakukan komunikasi intensif dengan pejabat pengelola keuangan negara.
Tantangan BPK untuk memastikan penggunaan APBN oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi
- Selamat, Pemprov Banten Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK
- Kejagung Sebut Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, CERI: Tunggu Perhitungan BPK
- Bea Cukai Ajak Ratusan Mahasiswa Pahami Hal Ini
- Serahkan LKPD TA 2023, Pj Gubernur Sumsel: Semoga Raih Opini WTP yang ke-10 dari BPK
- Sri Mulyani Ketok Defisit APBN 2025, jadi Sebegini
- Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Mahfud: Kurang Tepat