Mega : 2010 Tahun Pembangkangan Hukum
Minggu, 09 Januari 2011 – 13:16 WIB

Mega : 2010 Tahun Pembangkangan Hukum
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tahun 2010 telah diwarnai dengan memburuknya kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi dari tertib sosial dan rasa saling percaya. Mantan Presiden RI ke lima itu berpendapat, hukum seolah-olah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan. Begitu banyak kasus hukum yang dipamerkan. Tahun 2010 mengungkapkan tantangan dan keprihatinan yang tidak kalah gentingnya. Ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian kita. Secara statistik, telah terjadi peningkatan prestasi makro ekonomi, namun di ujung ekstrim yang lain, terdengar suara rintihan bagian terbesar rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampak secara sosial. Tingkat kemiskinan terus bertahan sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan.
“Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan, sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata, namun tidak berdaya ketika menghadapi ”mafia pajak” Gayus Tambunan, kejahatan perbankan seperti kasus Bank Century, serta pencurian kekayaan alam kita. Hal inilah yang menjadi masalah pokok kita selama tahun 2010, hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan,” kata Megawati dalam rilis Minggu (9/1).
Baca Juga:
Menurut Mega, dalam situasi hukum yang seperti inilah, maka metode ”street justice” marak berkembang. Kita menyaksikan betapa tahun 2010 ditandai oleh hadirnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan. Mereka membakar,mereka mengusir, mereka mengadili, bahkan ada yang terbunuh atas nama hukum, agama dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tahun 2010 telah diwarnai dengan memburuknya kepatuhan pada hukum yang
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026